Bunga Rampai WMU

Hingga akhir pekan ini (11/7) dari hitung cepat membentangkan hasil bahwa SBY- Budiono tetap perkasa. Bahkan bayang-bayang kemenangan sudah di pelupuk mata. Sudah di telapak tangan.
Prediksi saya bahwa akan terjadi 2 putaran pada Pilpreswapres 2009-2014 kelihatannya tidak terbukti. Bahkan Calon Wapres JK telah memberi selamat lebih dulu kepada SBY sekalipun hasil final penghitungan suara oleh KPU baru nanti diumumkan beberapa hari ke depan.
Memang bagi saya hasil yang dicapai pasangan nomor 2 ini cukup fantastis. Sampai di kisaran 60% jumlah suara. Soalnya dalam debat Capres/Cawapres sebelumnya saya menilai pasangan nomor 2 ini tidak pula menyampaikan hal-hal baru yang spesifik. Pasangan ini lebih berkutat pada progress report selama 5 tahun terakhir. Beda dengan pasangan nomor 1 dan 3.
Vox populi vox Dei. Apapun hasilnya kita perlu terima dan mensupport. Soal adanya berbagai temuan di lapangan itu soal lain. Biarlah ranah hukum yang bermain di sana.
Akhirnya sayapun berkonklusi. Bahwa kemenangan pasangan Lanjutkan ini lebih pada performance dan ketokohan SBY.
Artinya, tanpa ada tim sukses pun SBY Budiono tetap saya yakin akan memenangi pertarungan ini. Tanpa ada Malarangeng, Ruhut, Batagoena dll itu, tetap pasangan 2 ini berkibar. Selamat. Rakyat pun siap menanti konkretisasi selama kampanye. Kesejahteraan meningkat, kemiskinan dicukur, pengangguran digunting, KKN ditebas, pertumbuhan ekonomi minimal 7 – 8 %, rakyat sehat NKRI kuat.
Selingkuh politik? Itu mah biasalah…… Namanya hidup di dunia fana…..

Atas dasar memang jadual sudah harus tertata demikian, KPUD Minahasa akhirnya memutuskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Minahasa periode 2008-2013 ditetapkan hari Selasa tanggal 18 Desember 2007. Itulah hari dan tanggal pelaksanaan yang pas menurut KPUD Minahasa.
Sebagai pranata yang memang telah diberi kepercayaan untuk mengelola pelaksanaan Pilkada dimaksud, yah kita - masyarakat bumi Toar Lumimuut - ikut saja. Kalau dorang so bekeng bagitu, so butul itu. Karu’ e.
Persoalannya, bulan Desember bagi rakyat Minahasa kental dengan nuansa menjelang pesta Natal yang hampir tiap hari berbagai elemen melakukan ibadah pesta Natal tersebut. Sebuah prosesi religi yang sudah menjadi bagian penting dalam tatanan hidup masyarakat di daerah ini. Prosesi ini sendiri merupakan simbol dari kondisi yang disebut dengan peace in earth peace in heart.
Jadi dengan berbalut kondisi demikianlah diharapkan pilkada itu berlangsung dengan aman dan damai. Apalagi orang Minahasa itu dikenal punya sense of democrating. Cuma apa memang begitu? Apa memang ini sebagai garansi?
Saya percaya, kalau misalnya KPUD Minahasa melakukan jajak pendapat ke publik Minahasa menanyakan apakah tanggal 18 Desember 2007 itu feasible untuk dilakukan pilkada? Saya yakin publik tidak sependapat. Apalagi itu berarti hari-hari kampanye dari tanggal 1 sampai 14 Desember akan diisi dengan kumpul-kumpul massa untuk kegiatan politik, yang jelas memuat berbagai friksi. Sementara itu aktifitas keagamaan menjelang natal bergaung di bumi Toar Lumimuut.
Saya khawatir, sense of democrating yang membias pada masyarakat Minahasa menjadi over confidence. Yang penting bagi saya, saling mempercayai, saling menghormati, sebagai bagian tradisi masyarakat Minahasa harus dipertahankan. Ini tata krama leluhur orang Minahasa.
Justru terlalu banyak berkomentar apalagi cuma asbun itu menunjukkan keluguan berpolitik. Air beriak tanda tak dalam.

Hasil Pilkada DKI

Pelaksanan pilkada DKI seyogianya menjadi contoh bagi pilkada di daerah lain di Indonesia. Segala sesuatunya berlangsung aman-aman. Apapun hasilnya, harus kita hormati. Selamat memimpin Jakarta 5 tahun ke depan Bang Foke & your partner.
Saya cuma punya 4 saja catatan:
1. Prosentase warga DKI yang tidak memilih sebanyak 35% termasuk tinggi. Ini tentu perlu menjadi perhatian, sekalipun tidak memilih tersebut adalah hak politik warga. Di sini. mereka yang tidak memilih tentu punya alasan politik tertentu.
2. Demokrasi a la kroyokan merupakan penistaan terhadap substansi demokrasi itu sendiri. Bukan main, 20 partai versus 1 partai. Ada apa ini? Sebagaimana pernah saya sampaikan di blog terdahulu, dalam konteks fenomena Jakarta, cuma terakomodasi 2 pasang calon Gub & Wakil Gub merupakan sebuah tragedi. 20 partai cuma berhasil menggolkan 1 pasang. Ini sebuah kalkulasi politik aneh tapi nyata.
3. Sikap Adang Dorodjatun yang elegan menerima hasil pilkada perlu menjadi contoh, khususnya untuk pembelajaran di berbagai daerah di Indonesia. Ini menunjukkan sebuah kematangan berpolitik seorang Adang Dorodjatun.
4. Pernyataan Bang Foke bahwa hasil pilkada DKI merupakan kemenangan warga DKI membersitkan Fauzi Bowo komit dengan jargon Jakarta untuk Semua.
Hidup DKI, mudah-mudahan banjirnya sudah berkurang, macetnya sudah berkurang, copetnya sudah bertobat, anak jalanannya udah pade sekolah semua. Gepengnya sudah ditangani secara manusiawi.
Aman deh nonton ondel-ondel…..Aman deh naik bus kota….

Hore, Jakarta Pilkada

8 Agustus 2007. Rakyat Jakarta memilih siapa yang nantinya akan menakhodai ibukota negara ini 5 tahun ke depan.
Tentunya, seluruh rakyat Indonesia berharap pemilihan DKI-1/DKI-2 ini berjalan aman-aman dan sukses. Maklum Jakarta adalah kotanya rakyat Indonesia. Jakarta adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat moneter dan keuangan, pusat orang mencari duit dan peruntungan, pusat mencari ilmu, pusat orang mencari hiburan dan berbagai wahana rekreasi, bahkan pusat orang mempertaruhkan nasib dan masa depannya.
Saya memang eks warga DKI. Artinya, secara moral saya tetap punya kedekatan dengan Jakarta. Bahkan biasanya, kalau cuti saya nongkrongnya ya di Jakarte ini. Ada tugas dinas ya kebanyakan di Jakarte. Pokoknya Jakarte. Eh, saudara gue juga banyak di Jakarta.
Banyak selamat untuk Jakarta.
Harapan saya gubernur baru nanti, bisa mengubah banyak sisi kota metropolitan ini. Saya sendiri kalau ke Jakarta, ngeri-ngeri juga naik bus kota, soalnya banyak copet. Juga di mall atau pusat perbelanjaan, banyak penodong, penjambret.
Pernah waktu itu, saya dan keluarga ambil cuti di Jakarta. Yah, apa boleh buat, datang ke Jakarta, cuma jadi pengungsi karena banjir. Alamak!
Sudahlah, nanti Gubernur baru yang siap atasin banjir.
Eh, Gubernur juga manusia, bukan malaikat.
Siapapun terpilih, kita siap menopang. Pang, pang, pang….

Seleksi Personel KPU: Jangan Dulu Apriori.

Akhirnya, berbagai kalangan mempertanyakan cara kerja Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Intinya, mereka mempertanyakan transparansi mekanisme rekrutmen yang dilakukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU. Artinya, bagaimana proses seleksi dilakukan, bagaimana metodenya, bagaimana pemilihan dan pemilahannya, pertimbangan apa yang diambil, dan sebagainya. Bahkan Agung Laksono sang Ketua DPR RI dikabarkan terkejut dengan 45 calon anggota yang dihasilkan. Apalagi orang-orang lama di tubuh KPU yang ikut seleksi tidak lulus.
*
Saya sendiri tidak tahu siapa-siapa mereka yang menjadi Tim Seleksi itu. Saya tidak kenal mereka. Cuma bagi saya, dan saya yakin mereka itu adalah orang-orang profesional. Bagi saya sebaiknya memang orang-orang di KPU yang nanti akan dibentuk adalah orang-orang baru semua. Kita sudah tahu bagaimana kinerja KPU yang lalu, penuh carut-marut, skandal penyalahgunaan kewenangan proyek, dsb. Ketika pemimpin KPU dimejahijaukan, anggota lain cuci tangan.
Soal kemampuan, pengalaman, kompetensi, kredibilitas orang-orang hasil seleksi? Sudahlah, kita percaya bahwa Tim Seleksi bekerja tidak neko-neko.
Mereka tidak menyeleksi kucing dalam karung.
Jangan apriorilah. Toh akhirnya DPR masih punya hak untuk menilai orang-orang hasil seleksi itu. Tapi saya tetap yakin seleksi dilakukan dengan standar kualifikasi yang obyektif.
Jadi, masih apriori juga?
Hampir saya lupa bahwa berapriori juga adalah hak pribadi yang melekat dalam sejarah peradaban manusia itu sendiri.
Cuma kalau terus-terusan apriori, capee deh…

Suksesi Minahasa : Balon Independen, Welcome!

Akhirnya MK membuat keputusan yang rasional dan logis. Judicial Review UU No 32/2004 merupakan tohokan politik.
Setidaknya hal ini mengeliminasi oligarki partai, yang selama ini terlalu pongah, dengan mencitrakan mind set bahwa parpol memegang kendali atas jalannya sebuah demokrasi. Kasus Pilkada Aceh beberapa waktu lalu menjadi fenomena penting, bahwa peluang independen perlu dicermati.
Sekarang tinggal institusi pelaksana yang merespons judicial review ini. Artinya perlu ada langkah politik lebih lanjut yang mengatur bagaimana permainan ini dapat disetting. Tanpa ini, judicial review MK cuma jadi pupuk politik yang disimpan apik dalam gudang, sampai akhirnya kadaluarsa.
Jelas, membenahi content UU 32/2004 diperlukan political will para wakil rakyat di DPR. Selanjutnya masih harus diimplementasikan di tingkat Komisi Pemilihan Umum.
Tapi intinya sudah jelas. Kaum tidak berpartai sudah dapat maju. Maju dan maju. Maju untuk kepentingan dan kemajuan bersama.
Kalau begitu, kalangan independen, bersiaplah di ajang suksesi Minahasa. Sebaliknya, kalangan partai, bertarunglah secara cantik dan fair, perkuat lini depan, tengah dan belakang, termasuk si penjaga gawang. Mainkan bola politik dari kaki ke kaki.
Suksesi Minahasa: Balon independen, Welcome!
Are you ready? It’s a democration.

11 Tahun Kudatuli

Hari ini tepat 11 tahun kerusuhan dua puluh tujuh Juli.
Embrio reformasi? Tidak! Ini cuma bagian dari skenario suprastruktur politik tingkat elit .
Penyerbuan kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat merupakan tumbal politik untuk mempertahankan sebuah power established.
Sebuah aksi kekerasan yang dipertontonkan sesama anak bangsa.
Sekarang, 11 tahun kejadian itu berlalu.
Namun belum ada investigasi yang serius untuk meneliti siapa-siapa yang berada di balik penyerbuan itu.
Boleh jadi, ini merupakan noktah sejarah, sebuah tragedi kemanusiaan yang dianggap tidak punya muatan politik.
Tapi lebih merupakan tragedi sosial yang menyelimuti relasi antaranak bangsa itu sendiri.
Karena itu, lupakan saja. Tapi, apa harus begitu?
Untuk sebuah kepentingan politik, apapun juga dapat terjadi.

Pilkada DKI vs Pilkada Minahasa

Meniti Demokrasi di Tanah Minahasa

Pilkada DKI: Calon Independen, Monggo..?

        Bagaimanapun Pilkada DKI Jakarta tetap menarik diikuti. Fenomena klasik: DKI Jakarta sebagai ibukota negara semestinya menjadi tolok ukur  atau barometer  bagi  mekanisme maupun sistem politik pilkada di tanah air. Logikanya begitu. Walaupun ini cara pandang yang tidak logis! Disatu pihak, sebagai lokus yang paling dekat dengan suprastruktur kekuasaan maupun dapur kebijakan politik nasional, tentu rakyat Jakarta setidaknya lebih political minded ketimbang daerah lain di Indonesia.

        Ternyata ada hal menarik.

        Hasil penelitian Pusat Kajian Politik FISIP UI  menyimpulkan 37% pemilih di DKI butuh calon non-partai alias independen. Bahkan 68% menyatakan belum ada pilihan (ini logis karena hari H masih sekian lama eh, tidak juga. 8 Agustus 2007 sudah di depan mata). 24% masih ragu hak pilih, dan 8% menyatakan tidak akan gunakan hak pilih.

        Ini masyarakat Jakarta. Hasil penelitian ini tentu perlu direspons. Terserah direspons secara positip atau dengan sebelah mata. KPUD DKI tentu lebih memahami, karena otoritas institusional pelaksanaan Pilkada ada pada mereka.

        UU 32/2004  memberikan regulasi calon Kepala Daerah plus Wakilnya dicalonkan parpol atau gabungan parpol. Secara kasat mata ini menggugurkan impian adanya calon independen.

        Ini ‘kan Indonesia. Kalau untuk kebaikan bersama, bagi calon independen, monggo wae mas. Emangnye kenape sih.. bang..
        Hus, jangan nabrak-nabrak aturan. Aturan dibikin untuk kebaikan bersama.
        Cikini di Gondangdia
        Aku begini karena dia
        Happy birthday Jakarta. 480 year’s old. I  love  you.