Bunga Rampai WMU

May 31, 2007

Darah Membasahi Bumi Pasuruan

Filed under: Fenomena Sosial

DARAH MEMBASAHI BUMI PASURUAN

Memiriskan. Tapi itulah yang terjadi. Sampai catatan ini aku publikasikan, 4 orang warga desa Alas Tlogo Lekok Pasuruan tewas dari  moncong bedil yang memuntahkan pelor-pelor dari beberapa pasukan marinir AL, Rabu 30 Mei 2007.
Tidak jelas pula siapa sebenarnya yang memulai. Versi TNI AL berbeda dengan warga Alas Tlego. Marinir  terpaksa menembak (ke bawah ?) sebagai bentuk pembelaan karena mereka diancam warga yang membawa berbagai senjata tajam. Sebaliknya warga mengatakan  lain. Persoalannya apa memang penembakan dengan peluru tajam merupakan pakem yang mau tidak mau mesti diambil.
Buntut dari sengketa tanah yang berkepanjangan. Lahan  Grati yang dalam sengketa telah dimenangkan TNI AL - dan dibeli tahun 1960 -   memang sangat dibutuhkan untuk
kegiatan operasional termasuk latihan tempur.  Berbagai upaya konon telah dilakukan agar warga Alas Tlogo eksodus dari lahan itu. Bahkan TNI AL  telah memberikan kompensasi penggantian lahan per-kepala keluarga 500 m2.
Begitulah. Bagi warga Alas Tlogo, bukan persoalan mereka harus ke luar dari sana. Bagi mereka - sama dengan warga desa lainnya di nusantara ini - tanah yang didiami itu sudah merupakan bagian dari darah daging mereka. Artinya hidup dan mati  warga memang sangat  tergantung dari tanah yang mereka diami. Huh, kompleks memang. (Bahkan di bumi Malesung sendiri, persoalan budel antara kakak adik adakalanya susah diselesaikan).
Tapi begitulah. Sengketa tak selesai. Malah berujung pada maut. Matinya anak bangsa oleh anak bangsa sendiri.
Saya berpikir, hukum formal silahkan berdiri megah. Tapi di satu pihak alur nurani dan moralitas pun semestinya dipancangkan. Kalau tidak, hancur leburlah kita. Hukum rimba yang bermain.
Teringatlah aku, saat  masih kanak-kanak .  Papi membelikan aku sebuah novel  dengan setting sejarah. Sebuah buku yang tebal, ditulis Abdul Muis. Judulnya Untung Surapati. Terus terang, aku sangat menyukai isi novel itu. Aku menyukai heroisme Untung Surapati yang dari Pasuruan. Heroisme  yang luar biasa dari seorang Untung Surapati melawan serdadu Belanda. Tapi heroisme yang sarat dengan nilai kemanusiaan. (Untung Surapati seorang eks budak, yang kemudian berpacaran dengan seorang nona Belanda yang cantik, keturunan bangsawan. Karena sebelumnya dia sempat menyelamatkan nyawa nona Belanda itu dari terjangan ombak di tengah laut. Dia mati syahid setelah diterjang peluru Belanda dalam pertempuran di Bangil).
Ah, sekarang justru sesama anak bangsa yang bertikai. Aku yang sekarang tinggal di Minahasa terenyuh dengan apa yang terjadi di Alas Tlogo.  Rupanya di era modern sekarang ini, tetap saja ada perilaku yang  mengangkangi harkat dan standard  nilai kemanusiaan. Intinya, yang lemah siap diterkam yang kuat (ah, mudah-mudahan perspektif  aku yang keliru) .
Banyak sebenarnya fenomena Alas Tlogo di Indonesia.  Sebagai bangsa, kita kembali perlu belajar, bagaimana menghargai perbedaan. Kalau kita tidak mampu mengelola sense of different celakalah kita.
Sekarang bagaimana? Intinya, persoalan tetap kita kembalikan ke Pemerintah. Kontrak politik, kontrak sosial, kontrak budaya, bahkan kontrak memberdayakan sense of humanism telah diberikan rakyat.  Sebagai rakyat, kita tetap concern dengan  Pemerintah sebagai Pimpinan kita.
Kitapun berharap,  kasus Alas Tlogo ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Bahwa bagaimanapun juga kekerasan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan. Bahkan sekarang bukan zamannya lagi.
Atau memang di negara ini membangun mekanisme dialog sudah tidak mudah?  Atau memang sudah tersumbat?  Silahkan jawab dengan jujur.
.

May 28, 2007

Transmigrasi OK, Share of Poverty No

Filed under: Fenomena Sosial

Transmigrasi OK, Share of Poverty No Apa yang disampaikan Ketua Komisi B Victor Mailangkay, SH saat Rapat Kerja Komisi B dengan Pemprov Sulut dan mitra kerjanya pekan lalu bahwa Sulut tertutup bagi transmigrasi, perlu saya tanggapi: 1 Sampai saat ini, issue transmigrasi masih merupakan kebijakan nasional. Hanya visi kebijakan transmigrasi tersebut sekarang lebih didorong pada regional enableness setting (pemberdayaan wilayah tujuan). Artinya, kalau resident yang datang ke Sulut memang mempunyai keterampilan atau kemampuan teknis yang dapat memberdayakan wilayah atau komunitas di daerah Sulut, mengapa harus ditolak? 2. Yang perlu kita tolak justru kalau transmigrasi tersebut cuma kedok untuk mentransfer kemiskinan atau melempar kemiskinan (share of poverty). Artinya cuma semata-mata ‘melempar’ penduduk yang tidak punya keterampilan sekaligus mengurangi kepadatan massal di wilayah asal. Apalagi kalau akhirnya cuma jadi beban di daerah penerima (Prov Sulut). Ini yang perlu kita tolak! 3 Kalau kita cermati, sebenarnya transmigrasi spontan sedang terjadi di Prov Sulut. Apalagi mereka yang bergerak di sector ekonomi riil. Di Manado, Tomohon, Kotamobagu misalnya. Wilayah ini tetap merupakan area menarik bagi penduduk daerah lain misalnya mereka yang dari kawasan Barat Indonesia untuk mencari kehidupan di daerah ini seperti penjual makanan, pisang goreng, penjaja jamu, penjual keliling, dsb. Dan kita tidak dapat menolak ataupun mengusir mereka. Dalam konteks NKRI mereka-pun punya hak untuk hidup di Sulut. Sebagaimana orang Sulut juga sah untuk ‘cari makan’ di daerah lain. Yang kita tolak adalah orang datang ke Sulut tapi dengan tujuan tidak baik atau tujuan provokatif lainnya. Mereka adalah musuh dan harus kita lawan dan kita usir! Jadi intinya, dalam konteks NKRI wilayah Sulut harus tetap terbuka untuk sebuah transmigrasi. Otonomi daerah tidak melarang itu. Kecuali kalau Sulut adalah Negara sendiri. Kalau Sulut menutup diri bagi transmigrasi bagi saya ini konsep kebablasan.***

May 23, 2007

Aset Itu Akhirnya Kembali

Filed under: Tomohon City

ASET ITU AKHIRNYA KEMBALI

emoticonSetelah menanti sembari terus berupaya berjuang selama dua tahun terakhir, diisi dengan tarik ulur alot tanpa henti, penuh liku-liku, terjadilah finishing touch yang manis. Pemerintah Kabupaten Minahasa akhirnya ‘berbaik hati dan ikhlas’ menyerahkan berbagai aset PDAM Minahasa yang berada di Kota Tomohon. Baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Kesemuanya meliputi: 3 unit rumah dinas termasuk pekarangan di Uluindano, Kantor Pusat yang terletak di Talete, instalasi air dan jaringan pipa di 5 kecamatan, dan seluruh karyawan PDAM Minahasa yang bermukim di Kota Tomohon sebanyak 168 orang. Air memang sesuatu yang teramat penting dalam hidup manusia. Air sebagai hajat primer dalam kehidupan manusia. Ini pula yang dirasakan masyarakat Tomohon. Ketika Kota Tomohon dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2003 maka diamanatkan bahwa paling lambat 1 tahun aset-aset yang di daerah hasil pemekaran tersebut harus diserahkan. Salah satunya asset PDAM tersebut, mengingat di Kota Tomohon telah ada institusi yang mengelola air bersih, yaitu PDAM Tomohon. Cuma ternyata aplikasi di lapangan tidak sesederhana itu. Sekalipun unsich telah ada PDAM Tomohon, namun belum dapat berfungsi optimal, dikarenakan ya itu tadi, asset-aset yang diharapkan mampu mendukung manajemen masih ‘ada di tangan’ Kabupaten Minahasa, dalam hal ini PDAM Minahasa. Itu sebabnya, sekalipun institusinya sudah ada, namun air bersih untuk masyarakat Tomohon masih bak kerakap tumbuh di batu. Artinya, mata airnya tersedia banyak – ada 13 titik – namun tidak sempurna mengalir ke rumah tangga konsumen. Sebuah anti klimaks. Karena itu, penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Minahasa ke Pemerintah Kota Tomohon yang dilaksankan 10 Mei lalu di Lokon Boutique Resort merupakan langkah maju, dan ini perlu diapresiasi. Secara khusus inisiatif Tonaas Wangko um Banua – Bupati Minahasa Stevanus Vreeke Runtu – harus diacungi jempol. Seorang Stevanus Vreeke Runtu sangat mengerti bahwa aset-aset tersebut memang sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan air bersih – sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat – di Kota Bunga Tomohon. Walikota Tomohon Jefferson S.M. Rumajar saat seremoni penyerahan aset tersebut mengemukakan bahwa sedikit tertundanya penyerahan aset semata-mata dikarenakan masalah administrasi belaka. “Sekarang masalahnya sudah selesai dan tuntas, karena itu ke depan pelayanan air bersih sudah harus optimal,” ujar Walikota Tomohon. Sementara itu Direktur PDAM Tomohon Habel Runtuwene mengatakan bahwa ini semua merupakan hasil maksimal dari suatu kerja keras baik dari pihak eksekutif maupun legislatif bahkan semua masyarakat Kota Tomohon. Persoalan yang tidak kalah pelik, PDAM Tomohon akhirnya harus menghadapi beban piutang sebesar 9,2 M dengan rincian hutang investasi Rp 6.873.264,194 – hutang operasional Rp 570.794,441 – hutang piutang Rp 1.800.581.837,-. Termasuk perlunya melakukan pemberdayaan optimal pada semua karyawan PDAM Tomohon yang akhirnya mencapai sekitar 200 orang itu. Walikota Tomohon Jefferson S.M. Rumajar mengenai beban piutang itu secara diplomatis mengatakan bahwa Pemkot Tomohon optimis dapat menyelesaikan hal itu. “Yang penting kesejahteraan masyarakat, dan itu yang utama,” imbuh Rumajar. Oke, kita – masyarakat Kota Bunga – patut mensyukuri hal itu. Sekarang kembali ke pengelolaan PDAM Kota Tomohon. Pada gilirannya tentu sangat diperlukan manajemen yang baik dan profesional serta beretos kerja. Dan memang harus begitu.

May 7, 2007

Reshuffle KIB II: Sulut Legowo

Reshuffle KIB Jilid II: SULUT -   pun Legowo

 

Akhirnya Presiden SBY - sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya atau hak prerogatifnya - di Istana Negara tepat pukul 16.00 WITA hari ini mengumumkan  Reshuffle Terbatas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)  Jilid II. Dalam Reshuffle tersebut terjadi pergantian sejumlah Menteri termasuk pergeseran posisi.
Sebagaimana dikatakan Presiden SBY, ada tiga (3) tujuan penataan kembali KIB. Yaitu: untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja  dalam masa waktu 2½ tahun ke depan, meningkatkan teamwork, dan  pemberdayaan  berdasarkan the right man in the right place.

Untuk itu, saya perlu memberikan komentaremoticon

 

1. Momentum Reshuffle Jilid II  yang tidak mengakomodasikan seorangpun Putra asal     Sulut, paling tidak mengindikasikan tiga (3) hal, yaitu: 1. Lemahnya posisi tawar  (bargaining position)  komunikasi politik Sulut di lingkup suprastruktur. Padahal Sulut mempunyai banyak person yang mempunyai kapabilitas untuk  diposisikan dalam KIB. Sebut saja EE Mangindaan, Theo Sambuaga, S.H. Sarundajang, 2.  Sulut   tidak mempunyai liason officers  atau mak comblang politik yang mampu melakukan manuver  di tingkat nasional. 3. Berdasarkan logika politik, hal ini membuktikan bahwa paling tidak saat ini Istana Negara masih melihat Putra Sulut dengan sebelah mata. Artinya, secara kontekstual, karakteristik Sulut belum seirama dengan kultur maupun manajemen politik di tingkat suprastruktur.

 

2. Presiden SBY mewanti-wanti bahwa untuk 2½ tahun ke depan, tidak akan ada lagi penataan kabinet. Karena ini adalah komposisi yang up to date. Namun secara proporsional dan tuntutan bahwa ada perubahan signifikan dalam tataran social welfare, maka tetap perlu suatu kurun waktu untuk melakukan penilaian terhadap  performance (kinerja) kabinet. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika terjadi penataan ulang KIB. Selama tujuan tersebut untuk meningkatkan social welfare, hal ini adalah sah saja. Mengapa tidak.

 

3. Presiden SBY sangat berhati-hati dalam melakukan Reshuffle. Ini terlihat dengan belum digantinya M. Ma’aruf - Mendagri -  yang sudah sekian lama sakit, dan tidak dapat menjalankan tugasnya. Benar ada waktu 3 (tiga) bulan untuk evaluasi berdasarkan saran dari tim dokter kepresidenan. Seandainya M. Ma’aruf  dapat kembali bertugas, tentu kita -bangsa Indonesia bersyukur -, namun jika karena kesehatan harus tetap menjalani pengobatan atau beristirahat, maka bukan tidak mungkin tokoh Sulut seperti EE Mangindaan atau S.H. Sarundajang dapat mengisi jabatan Mendagri.

 

4. Saya tidak melihat the right man in the right place khususnya pada Mensesneg. Figur Hatta Radjasa yang lulusan ITB harus melakukan pekerjaan yang bersifat administrasi negara seperti bias. Kalaupun ini bukan karena hembusan bargaining politik dengan parpol, tentulah  Presiden SBY yang lebih tahu mengenai alasan penempatan Hatta Radjasa di posisi Mensesneg.

 

5. Saya sendiri sebenarnya mengharapkan ada Reshuffle di Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini didasarkan pada harapan untuk lebih memberikan pencerahan pada dunia pendidikan nasional, mampu memperjuangkan kuota 20% anggaran APBN untuk Pendidikan, mampu membawa misi ‘Pendidikan Sekolah Untuk Semua’. Sekarang ini banyak anak Indonesia yang putus sekolah, putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan/sekolah mereka. Berbagai kebijakan bantuan pendidikan, bantuan sekolah, bea siswa dsb, ternyata belum menyentuh pada mereka yang benar-benar membutuhkan.  Demikian juga diperlukan revisi, penataan dunia pendidikan tinggi.  IPDN contohnya. Juga biaya kuliah yang sangat mahal saat ini   Di sektor ekonomi, juga sebenarnya perlu ada penyegaran. Sektor ekonomi riil kita masih berkutat pada tingginya angka kemiskinan, pengangguran, termasuk memacu angka investasi yang tahun 2006 terpuruk pada 2,3%.

 

6. Akhirnya nomenklatur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) mengalami kerancuan. Mengapa?  Karena sebagian besar Menteri yang duduk di KIB berasal dari Kawasan Barat Indonesia. Yang dari Kawasan Indonesia Timur cuma beberapa orang.  
   Hak prerogatif memang merupakan hak politik Presiden. Kitapun harus maklum, harus menyadari hal itu. Yang tidak terpilih, harus legowo. Benar kata Presiden SBY, bahwa dahulupun dirinya pernah direshuffle dalam kementerian yang lalu. Namun akhirnya kembali lagi, bahkan bukan Menteri, tapi Presiden. Rakyatlah yang memilih!

 

 

 

 

 

 

  

 

Reshuffle KIB Jilid II: SULUT -   pun Legowo

 

Akhirnya Presiden SBY - sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya atau hak prerogatifnya - di Istana Negara tepat pukul 16.00 WITA hari ini mengumumkan  Reshuffle Terbatas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)  Jilid II. Dalam Reshuffle tersebut terjadi pergantian sejumlah Menteri termasuk pergeseran posisi.
Sebagaimana dikatakan Presiden SBY, ada tiga (3) tujuan penataan kembali KIB. Yaitu: untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja  dalam masa waktu 2½ tahun ke depan, meningkatkan teamwork, dan  pemberdayaan  berdasarkan the right man in the right place.
Untuk itu, saya perlu memberikan news comment:

 

1. Momentum Reshuffle Jilid II  yang tidak mengakomodasikan seorangpun Putra asal     Sulut, paling tidak mengindikasikan tiga (3) hal, yaitu: 1. Lemahnya posisi tawar  (bargaining position)  komunikasi politik Sulut di lingkup suprastruktur. Padahal Sulut mempunyai banyak person yang mempunyai kapabilitas untuk  diposisikan dalam KIB. Sebut saja EE Mangindaan, Theo Sambuaga, S.H. Sarundajang, 2.  Sulut   tidak mempunyai liason officers  atau mak comblang politik yang mampu melakukan manuver  di tingkat nasional. 3. Berdasarkan logika politik, hal ini membuktikan bahwa paling tidak saat ini Istana Negara masih melihat Putra Sulut dengan sebelah mata. Artinya, secara kontekstual, karakteristik Sulut belum seirama dengan kultur maupun manajemen politik di tingkat suprastruktur.

 

2. Presiden SBY mewanti-wanti bahwa untuk 2½ tahun ke depan, tidak akan ada lagi penataan kabinet. Karena ini adalah komposisi yang up to date. Namun secara proporsional dan tuntutan bahwa ada perubahan signifikan dalam tataran social welfare, maka tetap perlu suatu kurun waktu untuk melakukan penilaian terhadap  performance (kinerja) kabinet. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika terjadi penataan ulang KIB. Selama tujuan tersebut untuk meningkatkan social welfare, hal ini adalah sah saja. Mengapa tidak.

 

3. Presiden SBY sangat berhati-hati dalam melakukan Reshuffle. Ini terlihat dengan belum digantinya M. Ma’aruf - Mendagri -  yang sudah sekian lama sakit, dan tidak dapat menjalankan tugasnya. Benar ada waktu 3 (tiga) bulan untuk evaluasi berdasarkan saran dari tim dokter kepresidenan. Seandainya M. Ma’aruf  dapat kembali bertugas, tentu kita -bangsa Indonesia bersyukur -, namun jika karena kesehatan harus tetap menjalani pengobatan atau beristirahat, maka bukan tidak mungkin tokoh Sulut seperti EE Mangindaan atau S.H. Sarundajang dapat mengisi jabatan Mendagri.

 

4. Saya tidak melihat the right man in the right place khususnya pada Mensesneg. Figur Hatta Radjasa yang lulusan ITB harus melakukan pekerjaan yang bersifat administrasi negara seperti bias. Kalaupun ini bukan karena hembusan bargaining politik dengan parpol, tentulah  Presiden SBY yang lebih tahu mengenai alasan penempatan Hatta Radjasa di posisi Mensesneg.

 

5. Saya sendiri sebenarnya mengharapkan ada Reshuffle di Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini didasarkan pada harapan untuk lebih memberikan pencerahan pada dunia pendidikan nasional, mampu memperjuangkan kuota 20% anggaran APBN untuk Pendidikan, mampu membawa misi ‘Pendidikan Sekolah Untuk Semua’. Sekarang ini banyak anak Indonesia yang putus sekolah, putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan/sekolah mereka. Berbagai kebijakan bantuan pendidikan, bantuan sekolah, bea siswa dsb, ternyata belum menyentuh pada mereka yang benar-benar membutuhkan.  Demikian juga diperlukan revisi, penataan dunia pendidikan tinggi.  IPDN contohnya. Juga biaya kuliah yang sangat mahal saat ini   Di sektor ekonomi, juga sebenarnya perlu ada penyegaran. Sektor ekonomi riil kita masih berkutat pada tingginya angka kemiskinan, pengangguran, termasuk memacu angka investasi yang tahun 2006 terpuruk pada 2,3%.

 

6. Akhirnya nomenklatur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) mengalami kerancuan. Mengapa?  Karena sebagian besar Menteri yang duduk di KIB berasal dari Kawasan Barat Indonesia. Yang dari Kawasan Indonesia Timur cuma beberapa orang.  
   Hak prerogatif memang merupakan hak politik Presiden. Kitapun harus maklum, harus menyadari hal itu. Yang tidak terpilih, harus legowo. Benar kata Presiden SBY, bahwa dahulupun dirinya pernah direshuffle dalam kementerian yang lalu. Namun akhirnya kembali lagi, bahkan bukan Menteri, tapi Presiden. Rakyat yang memilih!

 

 

 

 

 

 

  

May 2, 2007

Hardiknas 2007

Filed under: Education

Hardiknas 2007

 

Momentum Hardiknas 2007 seyogianya menjadi  magma  guna melakukan re-inspirasi, re-visi, re-misi, , re-formasi, re-konseptualisasi, re-komitmen  (silahkan tambah sendiri re re yang lain) bagaimana membangun dunia pendidikan Indonesia di tengah peradaban global yang kompetitif. emoticon
Kebijakan maupun regulasi pendidikan yang carut marut, memberi kesan bahwa bangsa ini memang serius memajukan pendidikan tapi bodoh melakukan aturan-aturan yang dibuat. Keseriusan yang dibangun namun tanpa paradigma yang  akuntabel. Contoh saja, dana Bantuan Operasional Sekolah itu. Tujuannya baik dan mulia. Namun tanpa parameter yang jelas, bahkan ada kesan asal jadi.  Ujung-ujungnya pungutan ini, sumbangan itu  yang dilakukan pihak sekolah tetap saja terjadi. Modus operandi macam-macam.  Belum lagi soal Guru Bantu. Yah, namanya saja guru bantu, maka pengabdiannya cuma dilirik sebelah mata.  Cuma sekarang, bicara pengabdian itu sudah usang. Guru itu baik guru TK, guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru PT, dan guru-guru di lembaga pendidikan lainnya adalah profesi. Namanya profesi, maka harus ada gaji atau penghasilan, yang harus mampu memenuhi standar hidup. Guru juga manusia.  Kalau mau jualan buku di sekolah, siapa takut. Siapa sih yang tidak perlu duit.emoticon
Waktu saya dulu, baru dengar  petak-petok sepatu guru mampu membuat kami semua duduk manis. Sekarang lain. Malah ada guru yang minta rokok dari muridnya. Eh, ngerokok sama-sama.emoticon

Pendidikan memang muahaal.   And now, education is a business. Believe it or not?

Ah, jadi ingat saya dengan guru-guru waktu di SD Xaverius V, SMP Xaverius I, SMA Xaverius I, di Palembang semuanya. Penuh dedikasi, sekalipun pergi mengajar dengan menggenjot kereta angin alias sepeda atau sepeda kumbang. Itu kurun waktu  1965 s.d. 1976. Sekarang, oh, sangat maju.  Di halaman parkir sekolah-sekolah itu, sekarang berjejer kendaraan  roda empat mewah dan apik. Punya siapa?  Punya guru dong. Ini ‘kan kemajuan yang signifikan sekaligus menjawab kebutuhan aktual sekarang. emoticon
Guru, engkau patriot pahlawan  bangsa tanpa tanda jasa. Baktimu kuukir dalam sanubariku.emoticon

Happy Feet

Filed under: Fenomena Sosial

Happy Feet
Manusia perlu malu. Bagi komunitas pinguin di kutub selatan,  kita disebut alien yang serakah. emoticonLingkungan di sana diobrak-abrik, menimbulkan kebingungan dan kemarahan komunitas pinguin-pinguin di sana. Kedamaian, ketenteraman yang terukir di kutub selatan menjadi hancur lebur karena ulah manusia yang mengeksploitasi  natural resources di sana.emoticon Kegembiraan habitat di kutub selatan buyar.

Tokoh pinguin Happy Feet yang selalu berjingkrak-jingkrak dalam dunianya yang harmonis sempat gundah gulana. Happy Feet yang gembira mendadak sedih namun kritis. Manusia dihadapinya dengan semangat pinguinisme. Menyadarkan perilaku manusia yang seenaknya mengeksploitasi alam dengan tidak mengindahkan harmonisasi lingkungan.

Ah, manusia. Rasionalitas yang memporakporandakan peradaban. Mindset yang dirasuki keserakahan. emoticon

Bumiku adalah rumahku. Happy Feeet adalah bagian dari kita. Ia saudara kita. emoticon Sekalipun cuma diangkat dari layar lebar.






















Get free blog up and running in minutes with Blogsome
Theme designed by Riosoft